KPK dan Inspektorat Jendral Kemendagri Sosialisasi Kegiatan Dan Pendampingan Monitoring Center For Prevention ( MCP ) di Kabupaten Buru
Kab Buru , Namleanews.com – Penjabat Bupati Buru Dr Djalaludin Salampessy S.,Pi.,M.,Si bersama Sekda M Ilias Hamid SH.,MH , para Asisten , Staf Ahli , dan seluruh kepala OPD , serta ASN jajaran Pemda Buru mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Monitoring Center For Prevention ( MCP ) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri. Kamis ( 14/09/23 )
Rapat pembukaan sosialisasi kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai dua kantor bupati buru selain dihadiri oleh jajaran pemda , juga pejabat dari Kementrian Dalam Negeri dan Direktur Pencegahan Korupsi KPK.
Menurut Alex Syaputra dari Inspktorat Khusus Kemendagri Maluku , ada delapan area yang mana masing masing area itu OPD atau SKPD ada yang bertanggung jawab terkait kelengkapan dokumen yang harus di aploud ke aplikasi jagadned.
” Ini merupakan aplikasi dari kpk yang mana isinya adalah untuk menampung segala aploudtan dokumen yang dibutuhkan oleh masing – masing area tapi itu bukan permasalahannya , ” jelasnya.
Dikatakannya , yang menjadi persoalan adalah bagaemana khususnya di Kabupaten Buru ini ada niatan atau kemauan untuk mencegah korupsi.
” Tadi yang dikatakan oleh Bupati sudah sangat jelas dalam rangka pencegahan korupsi dan itulah yang akan dituangkan didalam aplikasi tersebut melalui evidens dokumen – dokumen yang dibutuhkan , ” paparnya.
Jadi semakin besar nilai dari pada apa yang ada di aplikasi bisa disimpulkan bahwa , semakin besar pula Pemda Kabupaten Buru berantusias untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan korupsi.
” Aplikasi jagadnet ini bukan hanya untk MCP , tapi dia juga ada pada strategi nasional pencegahan korupsi ( Stratapek ) KPK sangat diharapkan Kabupaten Buru yang tahun lalu nilai komitmennya hanya 66 yang masih dikategorikan dalam area biru , maka targetnya tahun ini sangat jauh , ini berarti nilai komitmennya diatas 75 sampai 100.
” Itu adalah target dari Bupati agar dilaksanakan oleh semua Opd semaksimal mungkin untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Buru , ” imbuhnya.
Perlu juga diketahui bahwa , di dalam KPK ada dibagi beberapa Deputi diantaranya , Deputi pencegahan , dan penindakan jadi yang melaksanakan MCP ini deputy pencegahan bukan penindakan.
” Jangan selalu berpikir kalau kpk itu selalu harus menindak , kpk juga dapat melakukan pencegahan melalui aplikasi ini , ” ungkapnya.
harapannya Kabupaten Buru Komitmen dalam rangka pencegahan korupsi.
Kpk hanyalah lembaga namun sebenarnya niatannya ada pada kepala daerah dalam hal yang dibantu oleh para opd , kalau kami dari kemendagri semua yang dikerjakan atau avidens terkait dokumen yang dibutuhkan didalam aplikasi tersebut semua harus kami verifikasi.
” Karena semua pekerjaan itu adalah pekerjaan sehari hari dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah , yang tidak mungkin tidak bisa dijawab hanya tinggal niatannya saja , ” ucapnya.
Alex juga menuturkan , kegiatan MCP ( Monitoring Center Prevensent ) ini dilaksanakan di provinsi dan 546 kota / kabupaten seluruh Indonesia dan itu rutin dimulai sejak tahun 2018.
” Sehingga ini tidak terkait indikasi korupsi , ini murni pekerjaan sehari – hari yang kami lakukan dan saya baru pulang dari papua dan sbt untuk sosialsasi pencegahan korupsi , ” bebernya.
Sementara itu Penjabat Bupati Buru ditempat yang sama menjelaskan bahwa , Kabupaten Buru mendapat giliran untuk pembinaan terkait dengan upaya menata pengelolaan pemerintah daerah dari APIP secara langsung oleh Irjen dalam hal ini tim yang masuk dalam kemendagri.
” Mereka akan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang nantinya akan mendorong untuk pelayanan publik yang lebih baik , ” tandasnya.
Kita berharap nilai MCP KPK kita ini akan bisa mencapai angka 90 dimna angka 90 ini adalah target dasar , tapi harapan kita adalah diatas 90 mungkin 98 atau bahkan 100 karena kabupaten lain dan wilayah lain sudah mencapai itu.
Penguatan kami terhadap kegiatan hari ini , adalah bagaemana opd untuk mengabdi , mengerti kemudian mampu mendorong langkah – langkah pelaporan yang tepat waktu , laporan sesuai standar , dan mereka lakukan kordinasi dengan baik sehingga nilai mcp kita bisa memenuhi harapan kita , pungkas Bupati.
Bung Forbes
( Prokopim Setda Kab Buru )
